Menarainfo,Padang – Komisi III DPR melakukan kunjungan inspeksi ke Sulawesi Tengah buntut bentrok maut di pabrik pengolahan nikel (smelter), PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada Sabtu (14/1).
“Komisi III mendapat paparan rinci dari Kapolda dan jajarannya terkait dengan peristiwa unjuk rasa yang kemudian disusul dengan kerusuhan dan pembakaran sejumlah mess TKA China,” ucap Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023)
Sementara, serikat pekerja kepada Komisi III DPR menyebut PT GNI telah melanggar hak konstitusional para pekerja untuk berserikat. PT GNI disebut telah melanggar aturan ketenagakerjaan dengan memberikan kontrak jangka pendek dan hanya perpanjangan setiap bulan.
Sedangkan, pekerja yang bergabung atau menjadi anggota serikat, kontrak mereka tidak diperpanjang. Bahkan, mereka menurut Arsul juga diperlakukan berbeda atau diskriminasi dalam soal gaji dibanding TKA China meski jenis pekerjaan mereka sama.
“Mereka diperlakukan berbeda atau diskriminatif dalam soal gaji dan lain-lain, dibanding TKA China meski jenis pekerjaan mereka sama,” ucapnya
Wakil Ketua DPRD Morowali Utara, Muhammad Safri, mendorong manajemen PT GNI untuk lebih serius menaati regulasi dalam aktivitas operasional. Menurutnya, selama ini pihak PT GNI terkesan tidak patuh terhadap aturan main yang telah pemerintah tetapkan. Safri juga mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap PT GNI yang mencoba bermain-main dengan aturan.
Oleh karena itu, kata dia, perusahaan tersebut harus menerapkan tata kelola yang baik, mematuhi aturan-aturan pemerintah termasuk pemenuhan hak-hak pekerja serta keselamatan dan kesehatan kerja. Melakukan operasional yang ramah lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.
“Kami berharap mereka (PT GNI, red) memperbaiki diri dan mau menerima masukan yang ada. Mereka datang berinvestasi pasti mau aman dan nyaman. Olehnya itu, kami harap mereka patuh terhadap aturan yang ada. Menerapkan tata kelola yang baik, opersional yang ramah lingkungan, pemenuhan hak-hak pekerja termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Itu yang harus dan wajib mereka penuhi jika ingin berinvestasi di Morowali Utara,” pungkas Safri.
Sementara para Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai konflik yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) antara pekerja lokal dan pekerja asal China akibat kebijakan dari pemerintah yang tidak tepat.
Pasalnya investasi hilirisasi nikel di Indonesia dari China tersebut selain membawa teknologi dan pendanaan juga membawa pekerja dengan kategori pekerja kasar.
“Karena kebijakan yang tidak tepat dari pemerintah yang mengizinkan tenaga kerja asing yang bukan profesional yang bukan membawa transfer teknologi dan bukan high skill datang ke indonesia,” Ujar Achmad dikutip dari aku YouTube-nya, Minggu (22/1/2023).
Sementara dikutip dari CNNIndonesia.com, Kedutaan Besar China di Jakarta mengecam bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, yang menewaskan satu warga mereka.
“Kami, sebagaimana pemerintah Indonesia, mengutuk insiden keji ini, saat kekerasan terjadi di kawasan industri menyebabkan warga China dan staf Indonesia tewas, serta kerusakan fasilitas di area pabrik,” demikian pernyataan Kedubes China.
