Partai Golkar Akan Memberi Sanksi Tegas Terhadap Oknum Yang Gelar Orasi
![Partai Golkar Akan Memberi Sanksi Tegas Terhadap Oknum Yang Gelar Orasi](https://menarainfo.valoranews.com/photos/berita/berita-partai-golkar-akan-memberi-sanksi-tegas-terhadap-oknum-yang-gelar-menarainfo-110524113911.jpeg)
Bukittinggi (11/5/2024) - Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Bukittinggi, Muhammad Hidayat, menegaskan, partai akan memberi sanksi tegas terhadap oknum yang gelar aksi orasi di kantor Golkar Bukittinggi pada Jumat, (10/5/2024) kemarin.
"Orasi itu amat kami sesalkan karena kami anggap ini adalah politicking terhadap partai. Hal itu juga bertentangan dengan apa yang sudah digariskan melalui surat Juknis dan Juklak dari DPP, yang seharusnya tidak boleh terjadi," ujar Muhammad Hidayat di Bukittinggi, Sabtu (11/5/2024).
Menurut Hidayat, aksi dilakukan Abu Zanar, Kasmiruddin, Refnawati cs, dapat dianggap telah melakukan penggalangan kekuatan melawan instruksi yang jelas dari DPP Partai Golkar.
"Harusnya, saat ini dimana dibutuhkan suasana yang kondusif jelang perhelatan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada), tidak harus ada aksi yang demikian itu," ungkapnya.
Pernyataan mosi tidak percaya terhadap Ketua Dedi Candra, Hidayat menganggap tidak sesuai prosedur, dan seharusnya dilaporkan melalui Mahkamah Partai.
"Surat teguran akan diberikan kepada oknum tersebut sebagai sanksi terhadap aksi oknum itu. Pemecatan sebagai langkah akhir bila pengurus daerah telah menerima tiga kali surat teguran," tegasnya.
Disampaikan Hidayat, aksi dilakukan oknum pengurus tersebut sudah dilaporkan ke pengurus ditingkat provinsi dan DPP di Jakarta.
"Kami diperintahkan untuk segera melakukan langkah sesuai prosedur AD/ART yang berlaku di internal partai, mengingat saat ini partai sedang fokus menjalankan proses tahapan Pilkada," tuturnya.
Ditegaskan Hidayat, Partai Golkar adalah sebagai partai terbuka yang membolehkan perbedaan pendapat.
"Untuk kegiatan berwacana di media massa dan khalayak umum oleh oknum fungsionaris atau pengurus Golkar terkait kondisi, situasi dan strategi politik internal di luar arahan DPP dan kebijakan partai sangat disayangkan," jelasnya.
Ia mengatakan, dalam AD/ART Partai Golkar tidak mengenal mosi tidak percaya terhadap ketua, karena persoalan partai dianggap sebagai wilayah internal parpol dan jalurnya adalah diselesaikan oleh Mahkamah Partai.
Penulis: Adjurama Gustijah
Editor: Adjurama Gustijah
Sumber: DPD Partai Golkar Bukittinggi
Berita Terkait
- Kecemasan Warga Tepi Ngarai Sianok, Direspon Anggota DPRD dan Pemko Bukittinggi
- Lomba Masak Serba ikan B2SA 2024 Digelar di Taman Jam Gadang
- 4 Peringkat Teratas Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang DPD Kota Bukittinggi
- Kunjungan Kerja Danrem 032/ Wirabraja Ke Kodim 0304/ Agam, Soroti Persiapan Personil Dalam Pilkada sampai masalah Judi Online
- Heldo Aura, Tokoh Muda Yang Paham Politik dan Adat Kota Bukittinggi